Website Resmi Pemerintah Jawa Barat:: | Informasi | Berita
Forum Kemitraan Polisi dan PHRI Jabar Dikukuhkan
13 Desember 2010 14:06:10 676Penulis : Rep-enal
BANDUNG- Forum Kemitraan Polisi dan Perhimpunan Hotel Restoran Indinesia (FKP PHRI) Provinsi Jawa Barat dikukuhkan Jum’at (10/12) di Gedung Graha Mangga Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung. Pengukuhan FKP PHRI Jabar tersebut sebagai tindak lanjut MoU antara Polri dan BPP PHRI.
Terbentuknya FKP PHRI Jabar, menurut Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Drs. Suparni Parto S, MM merupakan salah satu wujud tindakan antisipasi dari kepolisian terhadap ancaman gangguan kamtibmas, yang tidak hanya bersumber pada masalah kejahatan, tetapi juga dari masalah-masalah sosial. Adapun gangguan kamtibmas yang cukup menonjol saat ini antara lain adalah yang berkaitan dengan teroris, kejahatan kelompok bersenjata dan peredaran narkoba. Sedangkan masalah-masalah sosial yang menjadi konsen pemerintah saat ini antara lain adalah bencana alam dan pengangguran karena sempitnya lapangan kerja.
“Itu semua menuntut tindakan antisipasi dari kepolisian dengan harus memulai dari langkah-langkah membangun jaringan, memperluas kemitraan dengan berbagai lapisan masayarakat, tokoh agama, pemuda berbagai komunitas dan lintas sektoral termasuk PHRI,” katanya.
Maksud dari membangun jaringan dan memperluas kemitraan tersebut, katanya, agar kepolisian dapat cepat dan mudah memperoleh informasi serta mampu mendeteksi kemungkinan gangguan keamanan atau potensi konflik sosial, sehingga dapat dilakukan tindakan kepolisian secara dini, secara cepat, tepat, proporsional dan profesional.
“Kepolisian berkomitmen menjalankan tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan saya berharap dalam hal ini PHRI Jawa Barat bersedia juga secara proaktif membantu kelancaran dan memudahkan tugas-tugas kepolisian sesuai dengan porsi dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sadar dan taat hukum serta berkomitmen untuk memelihara, menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan damai dalam bingkai kemitraan polisi dan masyarakat. Saya kira kita dapat berbuat lebih banyak kepada bangsa, negara dan masyarakat lingkungan melalui bidang usaha dan profesi kita masing-masing,” katanya.
Wujud dari perlindungan dan jaminan keamanan oleh kepolisian bagi usaha dan jasa perhotelan serta restoran, juga menjadi salah satu substansi dari nota kesapakatan antara Kepolisian Republik Indonesia dan PHRI sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal nota kesepakatan bersama yang telah menjadi kesepakatan dan juga hal-hal yang diwadahi dengan pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan PHRI Provinsi Jawa Barat.
Kapolda berharap dalam kemitraan antara Polisi dan PHRI Jabar dapat menghasilkan kesamaan persepsi menuju suatu mekanisme hubungan yang lebih efektif dan efesien serta terbentuknya FKP PHRI yang tidak hanya formalitas belaka, tetapi berisi hal-hal yang memberi manpaat dan menunjang bagi tuags pokok Polda Jabar dan iklim tertib, aman dalam industri perhotelan dan restoran di Jabar serta ditindaklanjuti sampai di tingkat kabupaten dan kota.
Sementara itu, Ketua BPD PHRI Jabar, H. Herman Muchtar mengajak agar insan perhotelan dapat memanfaatkan keberadaan forum tersebur. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan di hotel, jangan menunggu, tapi harus proaktif lapor ke Polsek terdekat.
Adapun susunan Pengurus FKP PHRI Jabar terdiri dari :
Penasehat : Kapolda Jabar,
Pembina : DirBimmas Polda Jabar dan Ketua BPD PHRI Jabar,
Ketua : H. Heri Hermani,
Wakil Ketua I : AKBP Sri Sudaryani, SH, MH,
Wakil Ketua II : Deri Setiadi,
Sekretaris I : Eman Nurhaeman, SH,
Sekretaris II : Drs. Gungun Rufki,
Bendahara : Rustinah Setiawan,
Ketua Bidang Pembinaan : AKBP Eri Kuntari,
Waka Bidang Pembinaan : H.Bibin Mujahidin,
Ketua Bidang Operasional : Kompol Drs. Taufiq Rahman, SH, MH,
Waka Bidang Operasional : Umar Halid, SH, MH,
Ketua Bidang Organisasi : Drs. Rukman Syarif,
Waka Bidang Organisasi : AKBP R. Regina S. (enal)
Terbentuknya FKP PHRI Jabar, menurut Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Drs. Suparni Parto S, MM merupakan salah satu wujud tindakan antisipasi dari kepolisian terhadap ancaman gangguan kamtibmas, yang tidak hanya bersumber pada masalah kejahatan, tetapi juga dari masalah-masalah sosial. Adapun gangguan kamtibmas yang cukup menonjol saat ini antara lain adalah yang berkaitan dengan teroris, kejahatan kelompok bersenjata dan peredaran narkoba. Sedangkan masalah-masalah sosial yang menjadi konsen pemerintah saat ini antara lain adalah bencana alam dan pengangguran karena sempitnya lapangan kerja.
“Itu semua menuntut tindakan antisipasi dari kepolisian dengan harus memulai dari langkah-langkah membangun jaringan, memperluas kemitraan dengan berbagai lapisan masayarakat, tokoh agama, pemuda berbagai komunitas dan lintas sektoral termasuk PHRI,” katanya.
Maksud dari membangun jaringan dan memperluas kemitraan tersebut, katanya, agar kepolisian dapat cepat dan mudah memperoleh informasi serta mampu mendeteksi kemungkinan gangguan keamanan atau potensi konflik sosial, sehingga dapat dilakukan tindakan kepolisian secara dini, secara cepat, tepat, proporsional dan profesional.
“Kepolisian berkomitmen menjalankan tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan saya berharap dalam hal ini PHRI Jawa Barat bersedia juga secara proaktif membantu kelancaran dan memudahkan tugas-tugas kepolisian sesuai dengan porsi dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sadar dan taat hukum serta berkomitmen untuk memelihara, menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan damai dalam bingkai kemitraan polisi dan masyarakat. Saya kira kita dapat berbuat lebih banyak kepada bangsa, negara dan masyarakat lingkungan melalui bidang usaha dan profesi kita masing-masing,” katanya.
Wujud dari perlindungan dan jaminan keamanan oleh kepolisian bagi usaha dan jasa perhotelan serta restoran, juga menjadi salah satu substansi dari nota kesapakatan antara Kepolisian Republik Indonesia dan PHRI sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal nota kesepakatan bersama yang telah menjadi kesepakatan dan juga hal-hal yang diwadahi dengan pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan PHRI Provinsi Jawa Barat.
Kapolda berharap dalam kemitraan antara Polisi dan PHRI Jabar dapat menghasilkan kesamaan persepsi menuju suatu mekanisme hubungan yang lebih efektif dan efesien serta terbentuknya FKP PHRI yang tidak hanya formalitas belaka, tetapi berisi hal-hal yang memberi manpaat dan menunjang bagi tuags pokok Polda Jabar dan iklim tertib, aman dalam industri perhotelan dan restoran di Jabar serta ditindaklanjuti sampai di tingkat kabupaten dan kota.
Sementara itu, Ketua BPD PHRI Jabar, H. Herman Muchtar mengajak agar insan perhotelan dapat memanfaatkan keberadaan forum tersebur. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan di hotel, jangan menunggu, tapi harus proaktif lapor ke Polsek terdekat.
Adapun susunan Pengurus FKP PHRI Jabar terdiri dari :
Penasehat : Kapolda Jabar,
Pembina : DirBimmas Polda Jabar dan Ketua BPD PHRI Jabar,
Ketua : H. Heri Hermani,
Wakil Ketua I : AKBP Sri Sudaryani, SH, MH,
Wakil Ketua II : Deri Setiadi,
Sekretaris I : Eman Nurhaeman, SH,
Sekretaris II : Drs. Gungun Rufki,
Bendahara : Rustinah Setiawan,
Ketua Bidang Pembinaan : AKBP Eri Kuntari,
Waka Bidang Pembinaan : H.Bibin Mujahidin,
Ketua Bidang Operasional : Kompol Drs. Taufiq Rahman, SH, MH,
Waka Bidang Operasional : Umar Halid, SH, MH,
Ketua Bidang Organisasi : Drs. Rukman Syarif,
Waka Bidang Organisasi : AKBP R. Regina S. (enal)
