Dasar :

MOU/Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Republik Indonesia dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Nomor : B/12/IV/2010 dan NOMOR : 010/MOU/BPP-PHRI/IV/2010 Tanggal 15 April 2010

Tentang

PENYELENGGARAAN PENGAMANAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PARIWISATA NASIONAL

Penandatangan

Pihak Pertama : Inspektur Jenderal Polisi Drs. S.Y. Wenas selaku Deputi Kapolri Bidang Operasi

Pihak Kedua : Dra.SB. Wiryanti Sukamdani, CHA selaku Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. pembangunan dan pembinaan standar sistem manajemen pengamanan serta penanggulangan kontijensi hotel dan restoran;

b. standarisasi kompetensi profesi serta pelatihan terhadap personel penyelenggara

sistem manajemen pengamanan hotel dan restoran anggota PHRI;

c. pembentukan Forum Kemitraan antara Polri dengan PHRI (FKPPHRI); dan

d. penindakan terhadap para pelaku kejahatan,pelanggaran tata tertib/etika bagi para

pengguna jasa hotel dan restoran atau pihak-pihak lain yang mengganggu stabilitas

keamanan hotel dan restoran anggota PHRI

Pasal 5

(1) Pembentukan FKPPHRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c dilakukan di

tingkat:

a. Pusat (Mabes Polri dengan DPP PHRI);

b. Propinsi/Dati I (Polda dengan DPD PHRI); dan

c. Kabupaten/Kotamadya (Polres dengan DPC PHRI)

(2) Pembentukan FKPPHRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

a. Mengatur mekanisme pemberian dan penerimaan informasi dari Polri mengenai

perkembangan umum serta informasi dari PHRI mengenai perkembangan

masalah yang berakibat dan/atau menjadi ancaman terhadap industri perhotelan

dan restoran;

b. Menyusun rencana kegiatan bersama untuk secara fungsional dan proporsional

menganggulangi dinamika masalah/ancaman yang dihadapi;

c. Menyusun kegiatan pelatihan pengamanan maupun kontijensi,dalam rangka

menjaga kemampuan tehnis dan kesiapsiagaan;

d. Menentukan besaran bantuan penugasan anggota Polri yang secara langsung

terlibat penyelenggaraan pengamanan hotel dan restoran berdasarkan skala

prioritas.

(3) Kegiatan rutin yang dilakukan oleh FKPPHRI dituangkan dalam naskah Prosedur

Tetap (Protap) Bersama.

Pasal 6

Penindakan terhadap para pelaku kejahatan,pelanggaran tata tertib/etika sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukansecara proporsional dan profesional demi

terjalinnya kerja sama yang harmonis.

GGUNG JAWAB

PASAL 7

Tugas dan Tanggung Jawab

(3) Dalam pelaksanaan penindakan terhadap para pelaku kejahatan, pelanggaran tata

tertib/etika yang terjadi di hotel atau restoran, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab

untuk:

a. Menerima laporan PHRI dan anggotanya tentang terjadinya tindak pidana dan

atau pelanggaran tata tertib yang berlaku di hotel dan restoran;

b. Melakukan rangkaian tindakan kepolisian yang diperlukan dengan mengupayakan

sekecil mungkin dampak terhadap produktivitas/kegiatan dan keberlangsungan

usaha hotel dan restoran yang bersangkutan;dan

c. Apabila Polri akan mengadakan operasi dan kegiatan rutin Kepolisian terhadap

obyek-obyek anggota PHRI yang dianggap rawan kamtibmas, maka Polri harus

mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada PHRI dan anggotanya, kecuali

kewenangan kepolisian yang bersifat khusus dan tingkat kerahasiaannya sangat

terbatas.

BANDUNG- Forum Kemitraan Polisi dan Perhimpunan Hotel Restoran Indinesia (FKP PHRI) Provinsi Jawa Barat dikukuhkan Jum’at (10/12) di Gedung Graha Mangga Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung. Pengukuhan FKP PHRI Jabar tersebut sebagai tindak lanjut MoU antara Polri dan BPP PHRI.

Terbentuknya FKP PHRI Jabar, menurut Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Drs. Suparni Parto S, MM merupakan salah satu wujud  tindakan antisipasi dari kepolisian terhadap ancaman gangguan kamtibmas, yang tidak hanya bersumber pada masalah kejahatan, tetapi juga dari masalah-masalah sosial. Adapun gangguan kamtibmas yang cukup menonjol saat ini antara lain adalah yang berkaitan dengan teroris, kejahatan kelompok bersenjata dan peredaran narkoba. Sedangkan masalah-masalah sosial yang menjadi konsen pemerintah saat ini antara lain adalah bencana alam dan pengangguran karena sempitnya lapangan kerja.

“Itu semua menuntut tindakan antisipasi dari kepolisian dengan harus memulai dari langkah-langkah membangun jaringan, memperluas kemitraan dengan berbagai lapisan masayarakat, tokoh agama, pemuda berbagai komunitas dan lintas sektoral termasuk PHRI,” katanya.

Maksud dari membangun jaringan dan memperluas kemitraan tersebut, katanya, agar kepolisian dapat cepat dan mudah memperoleh informasi serta mampu mendeteksi kemungkinan gangguan keamanan atau potensi konflik sosial, sehingga dapat dilakukan tindakan kepolisian secara dini, secara cepat, tepat, proporsional dan profesional.

“Kepolisian berkomitmen menjalankan tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan saya berharap dalam hal ini PHRI Jawa Barat bersedia juga secara proaktif membantu kelancaran dan memudahkan tugas-tugas kepolisian sesuai dengan porsi dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sadar dan taat hukum serta berkomitmen untuk memelihara, menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan damai dalam bingkai kemitraan polisi dan masyarakat. Saya kira kita dapat berbuat lebih banyak kepada bangsa, negara dan masyarakat lingkungan melalui bidang usaha dan profesi kita masing-masing,” katanya.

Wujud dari perlindungan dan jaminan keamanan oleh kepolisian bagi usaha dan jasa perhotelan serta restoran, juga menjadi salah satu substansi dari nota kesapakatan antara Kepolisian Republik Indonesia dan PHRI sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal nota kesepakatan bersama yang telah menjadi kesepakatan dan juga hal-hal yang diwadahi dengan pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan PHRI Provinsi Jawa Barat.

Kapolda berharap dalam kemitraan antara Polisi dan PHRI Jabar dapat menghasilkan kesamaan persepsi menuju suatu mekanisme hubungan yang lebih efektif dan efesien serta terbentuknya FKP PHRI yang tidak hanya formalitas belaka, tetapi berisi hal-hal yang memberi manpaat dan menunjang bagi tuags pokok Polda Jabar dan iklim tertib, aman dalam industri perhotelan dan restoran di Jabar serta ditindaklanjuti sampai di tingkat kabupaten dan kota.

Sementara itu, Ketua BPD PHRI Jabar, H. Herman Muchtar mengajak agar insan perhotelan dapat memanfaatkan keberadaan forum tersebur. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan di hotel, jangan menunggu, tapi harus proaktif lapor ke Polsek terdekat.

Adapun susunan Pengurus FKP PHRI Jabar terdiri dari :
Penasehat                                            : Kapolda Jabar,
Pembina                                              : DirBimmas Polda Jabar dan Ketua BPD PHRI Jabar,
Ketua                                                  : H. Heri Hermani,
Wakil Ketua I                                      : AKBP Sri Sudaryani, SH, MH,
Wakil Ketua II                                    : Deri Setiadi,
Sekretaris I                                         : Eman Nurhaeman, SH,
Sekretaris II                                        : Drs. Gungun Rufki,
Bendahara                                         : Rustinah Setiawan,
Ketua Bidang Pembinaan                   : AKBP Eri Kuntari,
Waka Bidang Pembinaan                   : H.Bibin Mujahidin,
Ketua Bidang Operasional                 : Kompol Drs. Taufiq Rahman, SH, MH,
Waka Bidang Operasional                 : Umar Halid, SH, MH,
Ketua Bidang Organisasi                   : Drs. Rukman Syarif,
Waka Bidang Organisasi                   : AKBP R. Regina S. (enal)

Kekayaan Yayasan terdiri dari 4 (empat) lokal bangunan madrasah, Sumbangan dari donatur yang tidak mengikat, Hibah, hibah wasiat, wasiat dan waqaf, serta Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. 
Pengurus
Untuk pembinaan, pengurusan dan pengawasan Yayasan Nurul Hidayah telah dibentuk Pembina, Pengurus dan Pengawas.
Pengurus Yayasan : Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Bendahara dan Humas
Ketua Yayasan dapat membentuk seksi-seksi dan personalianya menurut keperluan sesuai dengan perkembangan Yayasan.
Keanggotaan pengurus berakhir karena :
Meninggal dunia.
Atas permintaan sendiri.
Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan.
Diberhentikan oleh rapat pengurus, sebab melalukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Yayasan.
Ketua umum bersama-sama salah seorang Ketua lainnya, Sekretaris, dan  Bendahara, mewakili Yayasan, di dalam dan di luar Pengadilan, baik terhadap tindakan pengurusan maupun terhadap tindakan kekuasaan hak milik dengan pembatasan :
a. Meminjamkan uang, membeli, menjual, memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik Yayasan.
b. Mengikat Yayasan sebagai borg (penganngung/avalist).
Jika terdapat lowongan dalam kepengurus, maka pengurus harus mengisi secepat mungkin, baik diambil dari mereka sendiri maupun orang luar, atas saran Ketua Umum. 
Rapat Pengurus
Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, dan jika dianggap perlu oleh Pengurus dapat diadakan rapat sewaktu-waktu.
Pimpinan rapat dipegang oleh Ketua. Rapat dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota pengurus, dan keputusan diambil dengan suara terbanyak. Masing-masing anggota berhak mengeluarkan satu pendapat. Seorang anggota Badan Pengurs yang berhalangan hadir, dapat diwakili secara tertulis oleh seorang anggota pengurus lainnya, dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur didalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan lainnya, yang akan disusun oleh Badan Pengurus dan sekali-kali tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. 
Tahun Buku
Tahun buku Yayasan selalu ditutup pada akhir bulan Desember dari sesuatu tahun. Pada tiap akhir tahun diadakan rapat tahunan untuk mengesahkan neraca Yayasan, pengesahan mana berarti pemberian, pemberesan dan pembebasan (acquit en decharge) sepenuhnya kepada Pengurus terhadap perhitungan serta tanggung jawab mereka dalam tahun yang bersangkutan. 
Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini hanya dapt dirubah pada rapat Pengurus lengkap dan sengaja diadakan untuk itu oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir dengan ketentuan Visi, Misi dan Tujuan Yayasan tidak boleh dirubah. 

P e m b u b a r a n : Yayasan ini dapat dibubarkan oleh rapat umum Badan Pengurus yang sengaja diadakan untuk itu, dihadiri Pengurus lengkap, dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir dalam rapat tersebut. Dalam keputusan pembubaran Yayasan, akan ditunjuk paling banyak 3 (tiga) orang likuidator, penunjukan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir dalam rapat tersebut. Sisa dari harta kekayaan Yayasan setelah dibayar segala hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban, diserahkan kepada Yayasan / badan-badan sosial / pendidikan yang seazas dan mempunyai tujuan yang sama dengan Yayasan ini. Lain-lain : Hal-hal yang belum diatur dan/atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.